Jangan Sampai Ada Oknum Patok Tanah Terlantar dalam Program Cetak Sawah di Sumsel

16-12-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi, saat mengikuti kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024). Foto: Hira/vel

PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Menteri Pertanian belum lama ini mencanangkan program cetak sawah baru yang memiliki luasan lahan kurang lebih sekitar 150 ribu hektare yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

 

Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Wazir Noviadi mewanti-wanti agar Kementerian ATR/BPN agar jangan sampai nantinya ada ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok dalam program cetak sawah yang selama ini berada di lahan terlantar. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024).

 

“Jangan sampai nantinya ada program cetak sawah yang selama ini tanah ini terlantar. Terdengar oleh oknum-oknum akan ada cetak sawah, nantinya akan ada oknum-oknum yang mulai mematok-matok, mematok-matok tanah, tapi selama ini orangnya tidak ada,” ujarnya kepada Parlementaria di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024)

 

Maka dari itu, menurutnya, harus ada kerja sama antara pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Sumatera Selatan dengan Kementerian ATR/BPN agar program ini dapat terhubung. Ia berharap mudah-mudahan dengan adanya program cetak sawah baru ini, jangan sampai tiap instansi bekerja sendiri-sendiri.

 

“Karena kita satu tim negara, baik itu pemerintahan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, badan-badan, ATR/BPN, agar ini dapat berhubung yang baik, tentunya diperlukan kerja sama yang baik,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Ia pun menyebut langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI mendukung hal itu yakni dengan membentuk panitia kerja (panja) untuk menertibkan HGU.

 

“Kemudian juga panja untuk konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga di seluruh Indonesia,” jelasnya.

 

“Sehingga kita mulai terlahan-lahan di tahun yang baru ini, di presiden yang baru ini, di gubernur-gubernur yang baru ini, seluruh Indonesia, bupati-bupati yang baru, seluruh Indonesia, kita melangkah menemukan Indonesia yang lebih baik lagi,” tutupnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...
Legislator Minta MK Bijak Putuskan Gugatan untuk Batalkan Keputusan Pemisahan Pemilu
06-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf minta MK bijak dalam memutuskan gugatan untuk membatalkan putusan MK...
Komisi II Sambut Positif Usulan RUU BUMD, Standardisasi Kompetensi SDM Jadi Kunci
31-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah...
Komisi II Dorong Penguatan GTRA untuk Selesaikan Konflik Agraria di Daerah
29-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Ternate – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinnizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di seluruh...